BERITA BANTUL - Majlis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan langkah hukum terkait buntut dugaan kejahatan perang dan HAM yang dilakukan Rusia.
PBB tangguhkan Rusia dari anggota Dewan HAM PBB, karena laporan dari fakta-fakta di Ukraina.
Keputusan PBB diambil dalam pungutan suara yang diadakan di markas PBB, New York City, Amerika Serikat pada Rabu, 7 April 2022.
Baca Juga: Survei Lowy Institute Australia: Jokowi Paling Dipercaya, Putin, Biden dan Xi Jinping Urutan Bawah
Dari hasil pungutan suara itu, dihasilkan 93 suara mendukung Rusia dikeluarkan dari anggota HAM PBB, sementara 24 negara memilih tidak dan 58 negara abstain.
Sebagai anggota dewan yang berbasis di Jenewa, Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun.
Majelis Umum telah mengadopsi dua resolusi lain terkait dengan "operasi militer khusus" Rusia di Ukraina sejak dimulai pada 24 Februari.
Pada resolusi kali ini, ditegaskan adanya "keprihatinan besar pada hak asasi manusia yang sedang berlangsung dan krisis kemanusiaan di Ukraina," terutama pada laporan pelanggaran hak oleh Rusia.
China termasuk anggota dewan HAM PBB yang menolak langkah penangguhan tersebutkarena langkah itu didorong sepenuhnya oleh Amerika Serikat (AS).
Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun mengatakan kepada majelis sebelum pemungutan suara bahwa rancangan resolusi itu tidak dirancang 'secara terbuka dan transparan'.
China juga menyebut, resolusi PBB ini tidak mengikuti tradisi mengadakan konsultasi di seluruh wilayah keanggotaan untuk mengindahkan pendapat seluas-luasnya.
“Dalam keadaan seperti itu, langkah tergesa-gesa di Majelis Umum, yang memaksa negara-negara untuk memilih pihak, akan memperburuk perpecahan di antara negara-negara anggota dan mengintensifkan kontradiksi antara pihak-pihak terkait," katanya, dikutip BeritaBantul.com dari globaltimes.
Baca Juga: 10 Pantun Tentang Semangat Bekerja, Baca Ketika Sedang Bosan dan Malas Dalam Mencari Rupiah
China juga menegaskan, langkah PBB ini seperti menambahkan bahan bakar ke api konflik yang terjadi di Ukraina.
"Ini seperti menambahkan bahan bakar ke api, tidak kondusif untuk de-eskalasi konflik, dan terlebih lagi untuk memajukan pembicaraan damai," katanya.
Zhang menunjukkan, keanggotaan Dewan HAM PBB telah melakukan preseden baru dan berbahaya.
"Ini mengintensifkan konfrontasi di bidang hak asasi manusia, membawa dampak yang lebih besar pada sistem pemerintahan PBB, dan menghasilkan akibat yang serius," katanya.
Karena alasamn-alasan itu, , China harus memberikan suara menentang rancangan resolusi PBB ini.
"China menyerukan semua pihak untuk bekerja sama dalam arah yang sama, sehingga menciptakan peluang perdamaian dan prospek negosiasi. China akan terus memegang posisi objektif dan tidak memihak serta memainkan peran yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam hal ini," katanya.***