Network
BERITA BANTUL - Majlis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan langkah hukum terkait buntut dugaan kejahatan perang dan HAM yang dilakukan Rusia.
PBB tangguhkan Rusia dari anggota Dewan HAM PBB, karena laporan dari fakta-fakta di Ukraina.
Keputusan PBB diambil dalam pungutan suara yang diadakan di markas PBB, New York City, Amerika Serikat pada Rabu, 7 April 2022.
Baca Juga: Survei Lowy Institute Australia: Jokowi Paling Dipercaya, Putin, Biden dan Xi Jinping Urutan Bawah
Dari hasil pungutan suara itu, dihasilkan 93 suara mendukung Rusia dikeluarkan dari anggota HAM PBB, sementara 24 negara memilih tidak dan 58 negara abstain.
Sebagai anggota dewan yang berbasis di Jenewa, Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun.
Majelis Umum telah mengadopsi dua resolusi lain terkait dengan "operasi militer khusus" Rusia di Ukraina sejak dimulai pada 24 Februari.
Pada resolusi kali ini, ditegaskan adanya "keprihatinan besar pada hak asasi manusia yang sedang berlangsung dan krisis kemanusiaan di Ukraina," terutama pada laporan pelanggaran hak oleh Rusia.
China termasuk anggota dewan HAM PBB yang menolak langkah penangguhan tersebutkarena langkah itu didorong sepenuhnya oleh Amerika Serikat (AS).
Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun mengatakan kepada majelis sebelum pemungutan suara bahwa rancangan resolusi itu tidak dirancang 'secara terbuka dan transparan'.
