SEJARAH ISLAM - Konflik Militer di Masa Bani Abbasyiah Menandai Terpuruknya Kekuasaan.
Kekuasaan Bani Abbasyiah sempat mengalami perkembangan sangat tinggi saat dipimpin oleh Khalifah Harun Al Rasyid, pemimpin yang dikenal bijaksana.
Putranya, Khalifah Al Makmun juga melakukan banyak terobosan yang dahsyat, sehingga peradaban Islam menjulang tinggi dan jadi rujukan dunia saat itu.
Tapi, konflik antar militer terjadi. Khususnya pasukan militer asing, yakni dari Turki dengan militer sebelumnya. Konflik yang pelan-pelan mengakhiri kedigdayaan Dinasti Abbasyiah.
Saat itu, untuk mengontrol kekhalifahannya, al-Ma’mun bergantung kepada dukungan Tahir, seorang bangsawan Khurasan yang sebagai imbalan diangkat sebagai gubernur di Khurasan pada tahun 820-822.
Tahir juga menjadi jendral bagi seluruh pasukan Abbasiyah dengan janji bahwa jabatan ini akan diwarisi oleh keturunannya.
Ini berakibat Khalifah tidak dapat menguasai secara langsung seluruh kekuatan. Ia harus bersekutu dengan bangsawan yang paling berpengaruh.
Untuk membuat keseimbangan, al-Ma’mun dan al-Mu’tashim mendirikan dua kekuatan bersenjata.
Pertama, adalah pasukan syakiriyah yang merupakan satuan-satuan dari Transoxiana, Armenia, dan Afrika Utara yang diimpin oleh pimpinan lokal mereka. Walaupun tidak berada di bawah perintah langsung Khalifah, mereka dapat menjadi penyeimbang kaum Tahiriah.
Kedua, pasukan gilman, yang terdiri dari budak-budak belian berkebangsaan Turki. Mereka dilatih dan digaji oleh para komandan dan tinggal di kompleks yang dilengkapi pasar dan masjid tersendiri. Karena itu mereka lebih setia kepada komandan daripada kepada Khalifah.
Pasukan budak Turki ini pada mulanya dapat memperkuat kekuasaan Khalifah, namun kemudian menjadi masalah ketika mereka bentrok dengan penduduk Baghdad dan tentara Arab dalam pasukan reguler Baghdad.
Oleh al-Mu’thasim, kemudian mereka ditempatkan di Samarra, yang dibangun khusus untuk mereka pada tahun 836, 70 mil sebelah utara Baghdad.
Kota Baghdad kemudian menjadi kantor pusat militer KhALifah. Akan tetapi, pembangunan markas militer di Samarra ini justru membuat Khalifah terperosok dalam pertikaian dan persaingan antar resimen.
Para perwira menarik birokrat sipil kedalam perlindungan mereka, mengontrol pemerintahan provinsi dan akhirnya berusaha untuk mengontrol suksesi kekhalifahan.
Persaingan antar kesatuan membawa kepada kekacauan dan pertikaian berdarah. Antara tahun 861-870 semua perwira yang berwibawa terbunuh, maka pasukan pun cerai berai dan menjadi pengacau.
Yang penting dicatat di sini adalah kalau pada masa kejayaannya Bani Abbas mendapat dukungan militer dari rakyatnya sendiri.
Pada masa kemunduran ini mereka bergantung kepada pasukan asing untuk dapat berkuasa atas rakyatnya sendiri, pada masa kemunduran ini mereka bergantung kepada pasukan asing untuk dapat berkuasa atas rakyatnya sendiri.
Kekuaan pemerintahan pusat, karena itu semua, menjadi sangt lemah, tidak dapat mengontrol kekuasaan provinsi-provinsi di wilayah yang jauh.
Ketidakmampuan ini, selain karena campur tangan militer, disebabkan pula oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru di pinggiran dan sistem birokrasi yang tidak sehat.
Bentuk terjeleknya adalah ketika mereka berhasil membuat kelompok-kelompok dan faksi-faksi untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi masing-masing angota kelompok.
Para pejabat menganggap jabatan mereka sebagai hak milik, yang untuk memperoleh dan mempertahankannya mereka dapat melakukan segala cara, seperti menyogok kepada Khalifah dan pejabat istana.
Akibatnya, jabatan itu dipakai untuk mencari keuntungan dan menumpuk kekayaan. Anehnya, Khalifah dan kelompok-kelompok oposisi, berkeinginan untuk mendapatkan kekayaan yang dikumpulkan oleh pejabat yang sedang menjabat.***
Penulis: Mahasiswa Dika Ayu Pramesti, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, STAI Sunan Pandanara, Yogyakarta.