BERITA BANTUL - Mematuhi pemimpin merupakan suatu kebajikan selagi apa yang dititahkan itu tidak menyalahi syariat. Pemimpin itu ibarat akal, jika anggota tubuh patuh padanya, maka akan menjadi keseimbangan.
Inilah urgensi adanya pemimpin pada suatu komunitas. Tentu saja, pemimpin itu haruslah ia yang bisa memimpin orang-orang yang dipimpin dengan baik sehingga menimbulkan kemajuan dan kebaikan.
Bahkan dalam hal bertarekat, pemimpin itu dibutuhkan. Pemimpin itu pemandu atau mursyid. Jika bertarekat dengan mengikuti pemimpin yang lurus, maka tarekat pun tidak akan menyimpang dan sesat.
Baca Juga: Kisah Ibrahim bin Adham dan Seorang Kaya namun Pengemis, Mana yang Kaya?
Dikutip dari Fihi Ma Fihi (Forum, 2016) karya Jalaluddin Rumi, dijelaskan bahwa tanpa adanya seorang pemandu (atau pemimpin), maka orang-orang tak akan mendapatkan kebenaran.
Jalaluddin Rumi memberikan kiasan, pemimpin itu layaknya akal. Akal itu raja yang sudah selayaknya dipatuhi.
Menurutnya, akal itu seperti raja dalam tubuh manusia. Selama anggota tubuh yang lain patuh pada akal, maka semua urusan akan berada pada jalan yang benar.
Akan tetapi, jika angota tubuh itu tidak patuh kepadanya, maka semua urusan akan rusak. Ketika seseorang itu mabuk karena meminum alkohol, berapa banyak kerusakan yang diperbuat oleh tangan, kaki, mulut, dan angggota tubuh lainnya?
Kemudian di hari berikutnya, ketika ia sadar, ia berkata, “Ah, apa yang telah kulakukan? Kenapa aku memukul? Kenapa aku aku mencaci?”
Baca Juga: Agar Hati senantiasa Saleh, Ini 4 Resep ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Maulana Rumi juga memberikan contoh sejarah. Ketika Bani Israil mematuhi Nabi Musa a.s., semua jalan dibukakan pada mereka, bahkan lautan sekalipun.
Lumpur disingkirkan dari lautan untuk jalan mereka. Akan tetapi, jika mereka saling berbeda pendapat, maka mereka akan mengembara di jalan-jalan gurun pasir selama bertahun-tahun.
Itulah hikmah mematuhi pemimpin.
Baca Juga: Kisah Sufyan Al-Tsauri dan Seekor Burung yang Diselamatkannya, Kasih Sayang sesama Makhluk Allah
Pemimpin itu hendaknya dipatuhi selagi kebijakan yang dilakukannya itu tidak melanggar syariat dan demi kemaslahatan orang banyak sehingga memunculkan kebaikan.***