Network
BERITA BANTUL - Laporan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) menyeret China sebagai aktor genosida.
Genosida yang dilakukan China terjadi terhadap kaum minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Laporan HAM yang dikeluarkan AS hampir bersamaan dengan data riset yang dirilis Beijing terkait meningkatnya rasisme anti-Asia di Amerika.
Baca Juga: China Paksakan Klaim Harta Karun Natuna Utara, Beijing Siapkan Strategi Sabotase Wilayah
Rilis data yang dikeluarkan sama-sama di bulan April 2022 ini menjadi tanda kontestasi kedua negara, dimulai dari krisis Ukraina dan polemik Taiwan.
Benar saja, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian memberikan bantahan keras data yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS itu.
Zhao Lijian melayangkan kritik keras pada laporan HAM versi AS itu. Ia menyebut laporan HAM itu dibuat dengan penuh kebohongan politik dan prasangka ideologis.
Baca Juga: Beijing Rilis Laporan Rahasia Meningkatnya Rasisme Anti-Asia di Amerika Serikat
"Konten terkait China dalam apa yang disebut Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia dan pernyataan yang relevan oleh Sekretaris Antony Blinken salah menggambarkan fakta, membingungkan yang salah dengan yang benar, penuh dengan kebohongan politik dan bias ideologis. China menyesalkan dan tegas menentangnya," tegas Zhao Lijian, dikutip BeritaBantul.com dari Xinhua News.
Dalam menyeret China sebagai dalang genosida ini, Departemen Luar Negeri AS menggambarkan China sebagai negara yang terus melakukan genosida sepanjang tahun terhadap Muslim Uighur dan anggota agama minoritas lainnya di Xinjiang.
Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, laporan AS itu menyebut China melakukan perampasan kebebasan fisik terhadap lebih dari satu juta warga sipil di Xinjiang.
Baca Juga: Rudal Rusia Robek Kota-kota Ukraina, Pembalasan Kapal Putin yang Tenggelam?
Bahkan, laporan AS itu menggambarkan sekolah, pabrik, dan penjara yang diubah fungsi untuk menahan warga sipil minoritas yang tidak menurut.
Kendati demikian, bagi China, laporan AS hanya usaha untuk ikut campur dalam urusan negara lain, lantas bebas menjatuhkan sanksi dan mengancam, seolah mereka hakim HAM.
"Pemerintah AS memfitnah dan merendahkan China dan menyerang tempat-tempat lain di dunia dengan merilis laporan ini setiap tahun, berusaha untuk menyebut dirinya sebagai hakim hak asasi manusia dan panutan. Ini hanya berfungsi untuk mengungkapkan kemunafikan dan standar gandanya," kata Zhao.
Zhao sebagai sosok yang mewakili China lantas membeberkan kisah ironis dari Afghanistan, Irak, dan Suriah yang terus mengalirkan puluhan juta pengungsi, yang berasal dari perang ciptaan AS.
Baca Juga: Beijing Tekan Indonesia Hentikan Bor Minyak di Natuna Utara, Siapa yang Jadi Pengkhianat?
"Secara eksternal, perlindungan hak asasi manusia adalah kepura-puraan yang digunakan pemerintah AS untuk menutupi agendanya mencari hegemoni," kata Zhao.
Untuk itu, China kembali mendesak AS berhenti membuat pernyataan yang terus menyerang negara lain, kemudian mulai membenahi negaranya sendiri.
“AS harus segera berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, menyerang, dan memfitnah situasi hak asasi manusia negara lain. Sebaliknya, AS perlu merenungkan dirinya sendiri untuk memperbaiki situasi hak asasi manusianya sendiri," pungkas Zhao mengakhiri.***
