Network
NASIONAL - 8 Rekomendasi KUPI 2 di Bangsri Jepara Soroti Isu-isu Strategis untuk Peradaban yang Berkeadilan.
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2 yang dilaksanakan di Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara menghasilkan 8 rekomendasi penting.
Pada acara penutupan KUPI 2 pada 26 November 2022, delapan rekomendasi tersebut disampaikan Nyai Badriyah Fayumi dan Nyai Masruchah kepada perwakilan pemerintah dan parlemen.
Baca Juga: Kesaksian Kelompok Difabel Ikuti KUPI 2 di Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara
GKR Hemas hadir mewakili parlemen. Hadir juga dari Kementerian Agama, perwakilan KASAD, dan wakil Bupati Sumenep.
8 rekomendasi diberikan kepada perwakilan itu secara simbolis yang kemudian akan diteruskan kepada pihak-pihak terkait.
Berikut ini adalah 8 Rekomendasi KUPI 2 di Bangsri Jepara Soroti Isu-isu Strategis untuk Peradaban yang Berkeadilan.
Pertama, Pemerintah harus menjadikan KUPI sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan isu-isu strategis bangsa.
Masyarakat sipil juga diminta menjadikan menjadikan Jaringan KUPI sebagai mitra strategis dalam membangun gerakan sosial untuk peradaban yang berkeadilan.
Sebab, kehadiran ulama perempuan telah diterima kalangan masyarakat, pesantren, perguruan tinggi, pemerintahan, media, dan kalangan dunia internasional.
Kedua, Pemerintah harus mengubah dan menyelaraskan regulasi yang berpihak pada keselamatan serta perlindungan perempuan.
Regulasi itu kemudian harus diimplementasikan secara konsisten. Sejumlah kebijakan terkait kelompok rentan kekerasan perlu disusun dan diimplementasikan secara cepat.
Terutama, pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan pekerja Rumah Tangga.
Kepada masyarakat sipil, diminta ikut terlibat dalam pengawasan kebijakan, edukasi, dan pendampingan pada korban.
Baca Juga: Anak Muda Bangga Ikut KUPI di Jepara, Ada 1.8 Miliar Generasi Milenial yang Perlu Dapat Pencerahan
Kemudian, jaringan KUPI perlu mengakselerasi gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan perspektif keagamaan.
Ketiga, Pemerintah harus menanggapi isu sampah sebagai sesuatu yang penting dan genting.
Kebijakan pengelolaan sampah yang partisipatif perlu dibentuk dengan melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan struktur negara hingga ke desa.
Masyarakat sipil juga diminta berperan dalam gerakan penanggulangan sampah. Jaringan KUPI perlu memperkuat masyarakat dengan pandangan keagamaan untuk menanggulangi sampah.
Keempat, Pemerintah wajib melindungi segenap warga negeri terhadap bahaya ekstremisme dengan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama.
Masyarakat perlu mempelajari dan mempromosikan pandangan keagamaan yang moderat, toleran, serta inklusif.
Jaringan KUPI perlu memperkuat perempuan sebagai aktor perdamaian berbasis pengalaman dan pengetahuan perempuan.
Baca Juga: Mengenal Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara, Lokasi Terselenggaranya KUPI 2 Tahun 2022
Kelima, Pemerintah harus memastikan implementasi regulasi-regulasi terkait untuk menghentikan praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak.
Masyarakat sipil perlu mengawasi implementasi regulasi serta melakukan edukasi untuk menghapus pemaksaan perkawinan dan mencegah perkawinan anak.
Jaringan KUPI perlu menyosialisasikan pandangan KUPI dan memperluas jaringan untuk gerakan menghapus pemaksaan perkawinan dan mencegah perkawinan anak.
Keenam, Pemerintah harus mengadopsi pandangan keagamaan yang melarang praktik pemotongan dan pelukaan genetalia pada perempuan tanpa alasan medis melalui pembuatan regulasi dan tahapan implementasinya.
Masyarakat perlu mengadopsi dan jaringan KUPI perlu menyosialisasikan pandangan keagamaan KUPI yang mengharamkan pemotongan dan pelukaan genetalia perempuan tanpa alasan medis di masyarakat.
Baca Juga: KUPI 2 Digelar di Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara, Ini Profil Nyai Hindun Anisah Pengasuhnya
Ketujuh, KUPI II menyerukan solidaritas bagi masyarakat muslim, khususnya kelompok perempuan di berbagai negara yang mengalami opresi dan krisis kemanusiaan, terutama Afghanistan, Iran, Myanmar, Turki, dan China (Uyghur).
KUPI II menuntut pemerintah di negara-negara tersebut untuk menghentikan tindakan opresi dan menjamin kemaslahatan warganya dengan spirit Islam rahmatan lil ‘alamin yang meletakkan penghormatan pada hak-hak perempuan.
Kedelapan, KUPI II mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di berbagai komunitas lokal dunia dengan berbekal pada pengalaman KUPI sebagai inspirasi.
Di mana gerakan intra dan inter faiths, demokrasi, pelibatan laki-laki, dan keadilan lingkungan dilandaskan pada pengalaman dan pengetahuan perempuan.***
