Network
JAKARTA - Gus Hilmy Minta Tegakkan Hukum Sampai Tuntas Tanpa Tebang Pilih.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. memandang bahwa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) harus melanjutkan proses hukum sampai tuntas.
Jangan ada tebang pilih, walaupun itu melibatkan perwira TNI di Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas).
Baca Juga: Gus Hilmy Sebut 5 Hari Belajar di Madrasah Sebagai Kebijakan yang Tidak Membumi
Secara prosedur, menurut Senator dari DIY tersebut, tidak ada yang cacat.
“Penetapan tersangka Kabasarnas oleh KPK sudah sesuai prosedur dan harus didukung sepenuhnya. Oleh sebab itu, KPK harus melanjutkan proses penegakan hukum ini sampai tuntas,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu.
Apalagi, menurutnya, kasus ini masuk dalam ranah pidana umum, bukan ranah pidana militer.
Pasalnya, kasus yang menimpa Kabasarnas ini merupakan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas 2021-2023 senilai Rp 88,3 miliar.
“Yang namanya prajurit itu, harus tunduk pada peradilan militer jika melakukan pelanggaran militer, tetapi harus tunduk pada peradilan umum jika melanggar hukum pidana umum. Kasus ini tindak pidana korupsi yang masuk dalam ranah peradilan umum atau tipikor, sehingga proses hukumnya tidak menggunakan mekanisme pidana militer, melainkan menggunakan mekanisme hukum pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi,” jelas anggota Komite I DPD RI tersebut.
Baca Juga: Yogya Berduka, KH Ahmad Suadi Sesepuh NU Kulonprogo Meninggal Dunia
