Network
BERITA BANTUL - Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangguhkan Rusia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dipuji Joe Biden.
Presiden Amerika Serikat itu merasa dirinya sukses memamerkan kekuatannya kepada dunia internasional dengan mendepak Rusia dari Dewan HAM PBB.
Langah sukses Amerika ini, dinilai sebagai kesuksesan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin makin terpojok di dunia internasional.
Baca Juga: Hubungan Beijing-Washington Makin Tegang, Tersulut Ketua DPR Amerika Mau Kunjungi Taiwan
Amerika Serikat menjadi pihak yang bersuara paling lantang atas invasi Rusia ke Ukraina.
Pernyataan Washington selalu kampanyekan hujan sanksi untuk Rusia, bahkan menyatakan 'perang total' dalam memberi sanksi untuk Rusia sebagai konsekuensi perang Ukraina.
Presiden AS Joe Biden memuji suara yang menuntut agar Rusia dikeluarkan dari Dewan Hak Asasi Manusia.
"Ini berkat kerja sama yang bagus, di mana AS terdepan untuk mengkampanyekan pemberian sanksi pada Rusia. Dan, saya memuji suara yang luar biasa hari ini di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB," kata Joe Biden pada Kamis, 8 April 2022.
Baca Juga: Puasa Penuh Selama Ramadhan, Hatrick Karim Benzema di Liga Champions Dinilai Sangat Briliant
Joe Biden mengatakan, pemungutan suara itu menandai langkah yang berarti oleh komunitas internasional untuk menunjukkan bagaimana Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjadikan Rusia sebagai 'paria internasional'.
Akan tetapi, tidak semua negara satu suara dengan AS dan PBB. Ada pula mereka yang menentang seperti Aljazair, Belarus, Bolivia, Burundi, CAR, China, Republik Kongo, Kuba, Korea Utara, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Laos, Mali, Nikaragua, Rusia, Suriah , Tajikistan, Uzbekistan, Vietnam, dan Zimbabwe.
Mesir, Kamerun, Ghana, India, Kuwait, Meksiko, Mongolia, Pakistan, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan UEA, juga termasuk di antara mereka yang tidak hadir.
Baca Juga: NATO Panik, Rusia Siapkan 'Serangan Besar' di Ukraina Timur
Serbia, Israel, dan Turki termasuk di antara mereka yang mendukung langkah untuk menangguhkan Rusia dari badan tersebut.
Standar Ganda atau Kemunafikan?
Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina setelah Republik Donetsk dan Lugansk meminta bantuan untuk membela diri dari provokasi Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, operasi itu hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina, tetapi pasukan Ukraina telah menggunakan metode teroris yang khas, seperti bersembunyi di belakang warga sipil dan menempatkan sistem senjata di wilayah sipil.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, berulang kali menunjukkan bahwa pasukan Ukraina dan radikal bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap warga sipil dan tawanan perang, serta pelanggaran perjanjian kemanusiaan.
Baca Juga: China Luncurkan Rudal Pembunuh Amankan Kawasan Indo-Pasifik, Australia dan AS Ketakutan?
Dia juga mengatakan Rusia seharusnya tidak menarik pasukannya dari Kota Bucha sehubungan dengan dugaan kekejaman yang muncul setelah penarikan mereka.
“Sekarang kita melihat peristiwa kriminal yang dipentaskan secara terang-terangan dengan warga sipil Ukraina yang dibunuh oleh kaum radikal dari golongan mereka sendiri," katanya dikutip dari Sputnik News.
Mereka terbunuh di daerah-daerah pasukan Rusia mundur setelah untuk mendukung negosiasi damai di Istanbul.
"Sekarang ternyata kita seharusnya tidak mundur. Saya sedang berbicara tentang Bucha pertama dan terutama," kata diplomat itu.
AS secara terbuka mengatakan tidak dapat secara independen memverifikasi laporan dugaan kekejaman di Bucha.
Baca Juga: Lembaga Think Tank Australia Soroti Indonesia, AS dan China Jadi Ancaman!
Sementara itu, laporan di New York Times mengungkap bahwa ada pasukan Rusia yang terbunuh di Bucha namun kurang mendapatkan publisitas.
Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS), Anatoly Antonov menilai, hal tersebut membuktikan bias Washington terhadap peristiwa di Ukraina.
Sebelumnya, utusan Rusia untuk PBB meminta masyarakat internasional untuk mengatasi kejahatan mengejutkan yang dilakukan oleh batalion nasionalis terhadap warga sipilnya sendiri di Mariupol, yang meliputi menyiksa tawanan sampai mati di ruang bawah tanah dan mengukir swastika ke mayat mereka.
Khususnya batalion Neo-Nazi Azov, yang anggotanya terlibat dalam permusuhan terhadap rakyat Donbass, melakukan kejahatan perang langsung, termasuk penculikan, penyiksaan dan penjarahan massal, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) melaporkan pada 2016.***
Disclaimer: Tulisan ini pertama kali dimuat Pikiran-Rakyat.com dengan judul 'Joe Biden Pamer Kekuatan, Sebut Pengaruh AS Bikin Rusia Jadi Paria Internasional'.
