JAKARTA - Kisruh Usai Deklarasi, NasDem Sampai Mau Laporkan SBY dan Petinggi Demokrat ke Bareskrim Polri.
Setelah melaksanakan deklarasi Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di Surabaya, 2 September 2023, badai perang pernyataan antar tokoh mengemuka di publik.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tegas menyatakan pihaknya dikhianati dalam Koalisi Perubahan.
Baca Juga: Anies - Gus Muhaimin Deklarasi, Ternyata Sandiaga Uno Sambut Penuh Gembira dan Sukacita
Secara blak-blakan, SBY bahkan menceritakan kronologi berbagai peristiwa menjelang deklarasi Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024.
SBY mengaku kecewa, karena pengkhiatan itu dilakukan para tokoh politik terhadap dirinya yang diakuinya sebagai orang tua atau senior.
Dalam pengakuannya juga, SBY menjelaskan bahwa komunikasinya dengan Anies Baswedan berjalan cukup baik. Dia juga menyatakan Anies sempat berkunjung dua kali ke Cikeas dan satu kali ke kediamannya di Pacitan, Jawa Timur. Selain itu, mereka juga sempat bertemu di Malang, Jawa Timur.
"Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun disampaikan kepada saya, dan tentu kepada ketua umum kita. Saya sebagai orang tua, kok jadi begini?" tegas SBY, Jumat, 1 September 2023.
Usai Pasangan Anis dan Muhaimin atau AMIN di deklarasikan, perang pernyataan antara NasDem dan Demokrat makin tinggi tensinya.
Pasalnya, partai yang dipimpin Surya Paloh itu bakal melaporkan sejumlah petinggi Demokrat ke Polisi.
Rencana itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem menyatakan pada Minggu, 3 September 2023. Mereka berniat melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat ke Bareskrim Polri pada Senin 4 September 2023 ini.
Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali. Melalui pernyataan singkat, dia membenarkan akan melaporkan sejumlah petinggi Demokrat.
Di antara beberapa pihak itu, ada nama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia bersama beberapa orang pengurus DPP Demokrat lainnya akan dipolisikan.
Akan tetapi, Ahmad Ali enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan kasus dalam laporan tersebut. Dia mengatakan, NasDem akan menyampaikan pengumuman resmi soal masalah tersebut pada Senin 4 September 2023.
SBY TIDAK JADI DILAPORKAN
Kabar terbaru, Partai NasDem batal melaporkan SBY ke Bareskrim Polri pada Senin, 4 September 2023.
Penegasan ini disampaikan Ahmad Sahroni, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem. Batalnya laporan NasDem ini mendapatkan perintah langsung dari Ketua Umum Partai NasDe, Surya Paloh.
“Jadi saya ini sebenarnya sudah siap untuk melaporkan, tetapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan,” tegas Ahmad Sahroni.
Sahroni juga menjelaskan, pihaknya akan melaporkan SBY ke Bareskrim Polri karena Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu diduga telah menyebarkan berita bohong terkait pernyataan Anies Baswedan yang akan melakukan deklarasi Cawapres untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di awal September 2023 ini.
Dalam kesaksiannya, pada 25 Agustus 2023, ketika terjadi pertemuan antara Anies, SBY dan Tim 8 di Cikeas, yakni meminta deklarasi cawapres Anies pada 3-10 September. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu disaksikan langsung oleh Sahroni.
“Sama sekali tidak disebut nama AHY. Ketika keluar dan Demokrat bilang ada pengkhianatan, ini menimbulkan kesimpangsiuran. Ada dugaan pembohongan publik,” tegas Sahroni yang batal melaporkan SBY di Bareskrim, Senin, 4 September 2023.
Dalam pertemuan selama dua jam itu, SBY justru banyak berkisah tentang perjalanan hidupnya dalam proses politik di Pilpres 2024.
KOMENTAR REFLY HARUN
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut menanggapi rencana pelaporan sejumlah petinggi Demokrat ke Polisi. Dia menilai, NasDem sebagai partai yang tidak asyik karena bermain Polisi di tengah kisruh Politik.
"Bisa enggak kita enggak main polisi? Masa politik begini pakai polisi-polisian ya, seperti sebuah kejahatan saja. Kalau memang misalnya mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata keras, dan lain sebagainya ya di-counter dong dengan sebuah penyikapan," tuturnya, Minggu 3 September 2023.
"Kalau main polisi ini enggak asyik banget ya, belum memerintah saja kita sudah main polisi-polisian, nanti gimana kalau memerintah? Jadi harusnya hargai ruang berpendapat, berdebat, ngapain NasDem harus mempolisikan petinggi Demokrat? Orang emosi kok dipolisikan," kata Refly Harun menambahkan.
Dia pun menilai, emosi yang dirasakan Demokrat merupakan hal yang wajar. Pasalnya, mereka pasti sudah berpikir akan bisa menempatkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tetapi keputusan NasDem tiba-tiba berubah.
"Akan tetapi kalau main kuat-kuatan, main hebat-hebatan, main lobi-lobian, main siapa yang punya kuasa, dan lain sebagainya ya enggak asyik politik itu," ucap Refly Harun.
"Justru asyik kalau orang bisa membangun argumentasi secara cerdas, tidak perlu pakai perangkat hukum. Kalau enggak nanti seperti kemarin, tahun 2019 kemarin tiba-tiba ada yang dituduh makarlah. Jadi nanti enggak asyik," ujarnya menambahkan.
Apa yang dilakukan NasDem pun dinilai menjadi salah satu metode untuk membungkam lawan politik. Melakukan pelaporan terhadap petinggi Demokrat pun dinilai merupakan hal yang tidak baik.
"Ini bisa menjadi sebuah metode keterlibatan aparat untuk membungkam lawan-lawan politik. Jangan begitulah Nasdem Kalau menurut saya, tapi kan kita juga tidak bisa menghalangi hak warga negara," tutur Refly Harun.
"Ya mbok memberikan contoh yang baiklah, jangan sebentar-sebentar mengadu ke polisi. Itu sikap saya sih ya," katanya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Refly Harun, Senin 4 September 2023.***