Network
Dalam halaqah kali ini, diungkap olehnya, KUPI mengundang narasumber dari BPIP, MPR dan Kemenaker.
Pihaknya juga merefleksikan advokasi PPRT yang sudah lama dilakukan sejak 2004, namun hingga saat ini belum disahkan.
Lama proses pelaksanaan tersebut, ulama perempuan perlu merefleksi sejumlah titik lemah dalam advokasi. Isu lainnya yang dibahas dalam halaqah adalah masalah kebangsaan yang mulai serius.
Problem kebangsaan, saat ini menjadi isu serius yang menjadi tantangan Indonesia. Isu kebangsaan menjadi isu yang dibahas dalam KUPI II.
Terkait kebangsaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi mitra strategis untuk isu kebangsaan dan ekstremisme, sehingga KUPI mampu mendorong komunitas di Ulama Perempuan.
”Saat ini, KUPI memiliki sejumlah ulama perempuan di akar rumput hingga majelis taklim,” terangnya.
Di tempat yang sama, perwakilan Jaringan GUSDURian Nasional, Suraji menjelaskan jika halaqoh ini menjadi ruang untuk memperkokoh peran tokoh agama dalam memperkuat kebangsaan kita.
”Hal lainnya yang menjadi fokus dalam halaqah saat ini adalah memperkuat prinsip kesetaraan. Di mana Indonesia, hari ini terdiri dari banyak ragam etnis,” ungkapnya.
Dengan prinsip beda dan setara, pihaknya mengungkapkan ingin dikuatkan dalam kongres ulama kali ini.
