Network
Sebab, kehadiran ulama perempuan telah diterima kalangan masyarakat, pesantren, perguruan tinggi, pemerintahan, media, dan kalangan dunia internasional.
Kedua, Pemerintah harus mengubah dan menyelaraskan regulasi yang berpihak pada keselamatan serta perlindungan perempuan.
Regulasi itu kemudian harus diimplementasikan secara konsisten. Sejumlah kebijakan terkait kelompok rentan kekerasan perlu disusun dan diimplementasikan secara cepat.
Terutama, pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan pekerja Rumah Tangga.
Kepada masyarakat sipil, diminta ikut terlibat dalam pengawasan kebijakan, edukasi, dan pendampingan pada korban.
Baca Juga: Anak Muda Bangga Ikut KUPI di Jepara, Ada 1.8 Miliar Generasi Milenial yang Perlu Dapat Pencerahan
Kemudian, jaringan KUPI perlu mengakselerasi gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan perspektif keagamaan.
Ketiga, Pemerintah harus menanggapi isu sampah sebagai sesuatu yang penting dan genting.
Kebijakan pengelolaan sampah yang partisipatif perlu dibentuk dengan melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan struktur negara hingga ke desa.
Masyarakat sipil juga diminta berperan dalam gerakan penanggulangan sampah. Jaringan KUPI perlu memperkuat masyarakat dengan pandangan keagamaan untuk menanggulangi sampah.
