BERITA BANTUL – Pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.
Melalui Program Sehati, pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK dibuka mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022 dan ini berlaku sepanjang tahun.
"Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, Sabtu, 20 Maret 2022.
Baca Juga: Pendapat Gus Hilmy terkait Jaminan Produk Halal: Sudahi Perdebatan Logo, Cermati Prosesnya
Dikutip BeritaBantul.Com dan laman Kemenag RI, Kementerian Agama telah menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapat prioritas.
Muhammad Aqil menjelaskan, kuota 25.000 itu hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare.
Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.
"BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi tak usah kuatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta,” ujarnya.
Baca Juga: Dibuka Rekrutmen Pendamping Produk Halal (PPH) Khusus Kader GP Ansor
Ia menambahkan, tahun 2021 lalu ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran mencapai 16,5 Milyar.
Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK. Untuk pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak.
“BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Targetnya tahun 2022 ini 10 juta produk bisa disertifikasi halal,” imbuhnya.
Program Sehati yang dilaunching tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
BPJPH, kata Aqil, serius komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP), KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan.
Baca Juga: Dapatkan Bantuan Rp500 Juta dari Kemenag, Syaratnya Mudah Banget, Buka di Sini
“Hari-hari ini kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahim dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan walikota. Tujuannya untuk mendapat dukungan kongkrit dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK," pungkasnya.***