Network
BERITA BANTUL - Saat KH Abdurrahman Wahid jatuh dari kursi Presiden RI tahun 2001, publik disuguhkan sebelumnya dengan kasus buloggate dan bruneigate.
Gus Dur, sapaannya, mendapatkan memorandum dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI karena kasus yang tidak jelas status hukumnya itu.
Mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur, Mahfud MD menilai proses penjatuhan Gus Dur dari Presiden adalah tidak sah.
Sebagaimana dikutip BeritaBantul.com dari kanal Youtube Ndru Channel yang diunggah 12 Desember 2019, Mahfud MD menegaskan, Gus Dur jatuh bukan karena persoalan buloggate dan bruneigate, karena memang tidak terbukti secara hukum.
"Sebelum proses panjatuhan Gus Dur itu terjadi, ada peristiwa lain di mana Dus Dur dijatuhkan lebih cepat karena alasan lain. Bukan soal dana bulog, bukan soal dana Brunei," tegas Mahfud yang kini jadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam kabinet Presiden Jokowi.
Mahfud menilai, Gus Dur itu sosok yang bersih dari korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Karena itu, Gus Dur malah dimusuhi dan difitnah.
Baca Juga: TERBONGKAR, Rp50 Triliun untuk Jatuhkan Gus Dur dari Kursi Presiden
"Saya ingin mengatakan, sebagai pemimpin, Gus Dur dalam kesaksian saya itu sangat bersih. Itu sebabnya, karena dia sangat bersih, maka dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bersih, difitnah habis-habisan sampai dia harus jatuh sebelum masa jabatannya berakhir," tegas Mahfud.
