Network
BERITA BANTUL - Pemerintah resmi mengalihkan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan harganya menyesuaikan harga pasar.
Pengalihannya diarahkan pada bantuan yang lebih tapat sasaran di bawah Kementerian Sosial melalui skema bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi upah pekerja.
Selain itu juga terdapat pengalihan dana transfer umum daerah untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
Baca Juga: Syarat Utama Negara Demokratis Harus Diwujudkan, Pendidikan Inklusif Kuncinya Kata Gus Hilmy
Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, September 2022, dijelaskan bahwa meski harga minyak dunia turun, tetapi hal tidak mengubah kebutuhan subsidi BBM yang terus memberatkan APBN.
Kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus sehingga semakin membebani APBN.
Terlebih lagi karena masih terdapat 70% masyarakat mampu yang menggunakan BBM bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. KH. Hilmy Muhammad, M.A. menyoroti dan menyayangkan penggunaan BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu.
Menurutnya, hal itu justru menunjukkan kelemahan pemerintah sendiri dalam pendistribusikan BBM. Selain itu, juga disinyalir ada upaya mengadudomba antara masyarakat mampu dan tidak mampu.
