Network
"Suatu Ketika Nabi Muhammad SAW menyebut penguasa dengan kata sultan (raja), pada kesempatan lain dengan kata Imam (pemimpin, di lain kesempatan juga dengan kata al Mas’ul (yang dimintai pertanggung jawaban)," katanya.
Ditegaskan juga, persoalan bentuk negara merupakan bagian dari siyasah di mana itu diserahkan kepada para fuqoha’ yang menginterpretasikan kandungan-kandungan al Quran dan Hadith dalam mengkajinya.
"Rasulullah Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmatan lil aalamin dalam perjalanan dakwahnya baik di Makkah maupun di Madinah tidak pernah mengupayakan untuk mendirikan negara secara resmi sesuai espektasi beberapa kelompok tertentu," tuturnya.
Baca Juga: Kronologi Lengkap Peristiwa Fathu Makkah
Ditegaskan lagi, Nabi fokus pada pembenahan aqidah dan akhlak serta menjadikan kedua hal tersebut prioritas utama dalam garapan dakwahnya.
Bahkan dalam karya fenomenal Fiqhussiroh An Nabawiyah (kajian Fiqh yang diadopsi dari sejarah Sirah Nabawiyah) karya Dr. Muhammad Said Ramadhan Al Buti dijelaskan saking kuatnya prinsip Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan innamaa buitstu liutammima makarimal akhlak (sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah umat semesta
alam).
"pada saat beliau didatangi al Walid bin Mughirah serta ditawari beberapa penawaran-penawaran yang menggiurkan dari harta, tahta dan wanita, semua itu ditolak mentah-mentah oleh Nabi SAW," tegas Prof Maskuri Bakri mengutip Syekh Muhammad Said Ramadhan Al Buti.
Jika direnungi dengan seksama, lanjutnya, andai Rasulullah SAW memiliki pola pikir politikus masa kini, naudzu billah, maka bisa jadi beliau akan berfikir menerima tawaran Al Walid bin Mughiroh menjadi raja di tanah arab.
"Kalau menerima, maka setelah beliau berkuasa dapat dipastikan dakwah Islam akan dengan mudah disebarkan dengan kekuasaan dan pengaruh yang telah digenggam. Namun hal ini tidak dilakukan oleh beliau," tegasnya.
Baca Juga: Uang Hasil Judi Berubah Jadi Darah, Karomah Habib Umar Al Athos
