Network
Menurut pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu, negara Indonesia menganut pola yang ketiga, yaitu keduanya saling membutuhkan, simbiosis mutualistik.
"Bahkan bisa dilihat sejak adanya peradaban, keberadaan agama kerap kali menjadi dasar bagi kekuasaan. Baik di Timur Tengah, Eropa, Asia, dan di tempat-tempat lain. Bahkan partai-partai juga mendasarkan diri pada agama,” ungkap Gus Hilmy.
Menurut Gus Hilmy yang juga Pengasuh Pesantren Krapyak Yogyakarta ini, di Indonesia, hubungan timbal balik itu dapat dilihat bagaimana negara melindungi setiap warga negaranya dalam menjalankan agama masing-masing.
"Misalnya seperti negara memfasilitasi hukum-hukum Islam dalam hukum formal negara, seperti UU Perbankan Syariah, UU Haji dan Umrah, UU Perkawinan, UU Zakat, UU Pesantren, dan lain sebagainya. Negara mengatur syariah karena negara memang membutuhkannya," tegasnya.
Baca Juga: Syarat Utama Negara Demokratis Harus Diwujudkan, Pendidikan Inklusif Kuncinya Kata Gus Hilmy
Di samping itu, Gus Hilmy juga menjelaskan tentang nasionalisme sebagai bagian dari kecintaan kepada tanah air yang harus ditanamkan kepada setiap warga negara Indonesia.
Meski demikian, kata Gus Hilmy, kecintaan tersebut tidak termasuk dalam fanatisme. Perilaku yang termasuk fanatisme itu seperti jika ada seorang teman yang jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi masih tetap dibela habis-habisan.
“Kalau ada teman yang jelas-jelas berbuat salah tetapi masih dibela, itu namanya fanatisme keblinger. Ini sekaligus menolak ideologi suatu negara yang menyatakan bahwa salah atau benar negaraku, akan tetap aku bela," katanya.
Bagi Gus Hilmy, ajaran agama Islam menyampaikan apa yang salah disalahkan, apa yang benar dibenarkan.
"Maka fanatisme tidak dapat dibenarkan," tegas Gus Hilmy.
