Network
Sebelum perang dunia pertama, ada peta politik global yang mapan selama ratusan tahun, yakni peta politik dunia yang global didasarkan atas identitas-identitas komunal terutama yang bersifat keagamaan. Ada kerajaan-kerajaan dengan identitas Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan lain sebagainya.
Dua perang dunia meruntuhkan peta dunia yang sudah mapan tersebut, disusul dengan lahirnya konfigurasi politik global yang baru, yang pada gilirannya digiring ke dalam tatanan politik baru berdasarkan konsensus internasional, konsensus setelah perang dunia kedua. Hal ini mengakibatkan perubahan-perubahan fundamental baik ditingkat struktur politik internasional maupun ditingkat masyarakat-masyarakat lokal.
Perubahan-perubahan itu bergulir dalam skala yang luas, sehingga melahirkan wajah baru bagi peradaban umat manusia secara keseluruhan. Empat perubahan mendasar dapat kita tandai, yaitu:
1) Perubahan tatanan politik internasional
a) Pada masa lalu, hampir setiap negara atau kerajaan menyandang identitas agama. Pada masa kini, sebagian besar negara-negara yang ada telah melepaskan identitas agama dan menggantinya dengan identitas nasional.
b) Pada masa lalu, tidak ada rezim perbatasan antarnegara, sehingga hubungan antarnegara berlangsung senantiasa dalam kerangka interaksi militer. Bahkan negara-negara yang secara geografis bersandingan satu dengan lain cenderung terjebak dalam perang abadi di garis batas jangkauan militer masing-masing. Saat ini, dengan adanya rezim internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka perbatasan antarnegara jauh lebih terjamin kemapanannya sebagai batas-batas kedaulatan masing-masing.
2) Perubahan demografi dan kewargaan
a) Migrasi mengikuti aspirasi dan kontak-kontak ekonomi mendorong pergerakan manusia melintasi batas-batas negara, sehingga, pada masa kini, kita mendapati potret demografis yang sangat heterogen di berbagai kawasan, termasuk tumbuhnya komunitas muslim dalam jumlah yang signifikan di kawasan-kawasan yang pada masa lalu hanya memiliki penduduk non-muslim saja, seperti di Eropa, Amerika, dan kawasan-kawasan lainnya.
b) Pada masa lalu, karena setiap negara atau kerajaan menggunakan identitas agama, maka status kewarganegaraan didasarkan pula atas identitas agama dari penduduknya, dan supremasi agama penguasa dijadikan landasan penilaian. Penduduk yang memeluk agama berbeda dari agama negara cenderung dipersekusi atau sekurang-kurangnya diberi status sebagai warga kelas dua. Pada masa kini, dengan dilepaskannya identitas agama, maka negara mentolerir keragaman identitas agama di antara warganya.
3) Perubahan dalam standar norma-norma (‘urf)
