Network
Hal ini melahirkan mindset yang dominan di dunia Islam yang memandang tata dunia baru hasil konsensus internasional pasca-perang dunia kedua sebagai kelanjutan dan peneguhan kemenangan Kristen-Barat atas Islam. Walaupun realitas politik yang baru telah lahir di sebagian dunia Islam dengan format, struktur dan norma-norma politik yang baru wawasan keagamaan yang dominan masih merujuk kepada wacana yang mapan sejak masa kejayaan Turki Utsmani.
Situasi ini melestarikan kecenderungan resistensi dunia Islam terhadap tata dunia baru tersebut dan dengan sendirinya menghidupi api permusuhan di dalam sekam tata dunia yang masih penuh ketidaksempurnaan. Akar dari masalah ini adalah kerawanan-kerawanan yang ada dalam hubungan antara wawasan keislaman yang mapan dengan konstruksi normatif dari tata dunia baru tersebut.
Dalam hal ini dapat diidentifikasi empat pusat kerawanan. Pertama, menyangkut pandangan tentang status non-muslim di tengah kehidupan bermasyarakat dan norma-norma menyangkut interaksi antara muslim dengan non-muslim. Kedua, pandangan tentang model negara yang diterima oleh syariat. Ketiga, pandangan yang menyangkut hubungan antara syariat Islam dan hukum negara sebagai hasil dari proses-proses politik modern.
Keempat, pandangan menyangkut penyikapan terhadap konflik-konflik yang melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam.
Apabila wawasan keislaman terutama yang berkaitan dengan empat pusat kerawanan di atas tidak berubah maka Islam akan terus menjadi kekuatan yang mengancam stabilitas tata dunia dan berpotensi mendorong terjadinya konflik-konflik besar yang mengancam keamanan global.
Di sisi lain, perubahan-perubahan dalam wawasan keislaman itu sendiri menuntut dipenuhinya prasyarat-prasyarat dan disiplin prosedural yang tidak mudah dipenuhi.
Bagian Keempat
Syariat dan Politik
Sebagai taklîf (beban) individu pengamalan syariat adalah wujud ketaatan kepada Tuhan berdasarkan iman. Pada tingkat kolektif masyarakat syariat berfungsi sebagai sendi tertib sosial. Sedangkan tertib sosial itu sendiri pada dasarnya adalah konstruksi politik.
Itu sebabnya itu sejumlah aspek dalam syariat melibatkan kategori-kategori politik dan penerapannya di dalam masyarakat mensyaratkan koersi (pemaksaan) politik oleh otoritas yang dianggap sah.
