Network
"Formasi itu kan sudah dimusyawarahkan, tetapi kok tidak terpenuhi, padahal calonnya banyak yang mampu. Lalu bagaimana skema penerimaan pegawai ini?," kritik Gus Hilmy.
Di sisi lain, katanya, ada kepala daerah yang justru mengangkat pegawai yang tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan.
"Pemda yang begini harus ada takzirnya,” ungkap Gus Hilmy.
Sebagai contoh, pria yang juga Katib Syuriah PBNU itu mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pernah memprogramkan pengangkatan guru honorer sebanyak 500.000, tetapi hanya direalisasikan tidak sampai 200 ribuan.
"Pemda tidak berani melakukan pengangkatan sesuai kebijakan Menteri Nadiem Makarim karena terbebani soal anggaran," tegasnya.
Baca Juga: Hasan Chabibie: Maulana Habib Luthfi bin Yahya Teladan dalam Politik Kebangsaan
Selain itu, Gus Hilmy juga menekankan pentingnya formasi untuk penyandang disabilitas.
Selain formasi khusus, Gus Hilmy menyampaikan aspirasi Pengurus Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) agar mereka diberi kesempatan juga untuk mencoba di formasi umum.
Menanggapi hal tersebut, Azwar Anas menyatakan bahwa penyandang disabilitas menjadi arahan dan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu akan dirinya akan memfasilitasi usulan tersebut.
“Kami sepakat terkait penyandang disabilitas. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, kami akan memfasilitasi masukan tersebut," kata Azwar Anas.
