Network
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, diminta memberikan takzir kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang tak becus angkat pegawai.
Permintaan itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI, Jakarta, pada Senin, 12 September 2022.
Gus Hilmy, sapaanya, kritik Pemerintah Daerah (Pemda) yang angkat pegawai harian lepas (PHL) yang tidak sesuai kualifikasi.
Baca Juga: Distribusi BBM Subsidi Disebut Tidak Tepat Sasaran, Ini Saran Gus Hilmy untuk Pemerintah
Menurut Gus Hilmy, pengangkatan pegawai di lingkungan Pemda kerap tidak terpenuhi formasinya. Padahal pelamarnya cukup banyak dan kualifikasinya memenuhi.
"Di antara penyebabnya adalah Pemda takut akan membebani keuangan daerah jika formasi tersebut dipenuhi," tegas Gus Hilmy.
Namun di sisi lain, lanjutnya, kerap terjadi pengangkatan tenaga honorer yang tidak sesuai kualifikasi dan kompetensi, yang dilakukan oleh kepala daerah.
"Imbasnya, hal ini akan lebih membebani keuangan daerah. Kepada kepala daerah yang melakukannya, harus ada sanksi yang diberikan," kata Gus Hilmy.
Baca Juga: Ketua PWNU DIY Sebut Pancasila Sebagai Amanat Muktamar yang Harus Dijalankan
Bagi Gus Hilmy, pengangkatan pegawai itu tentunya sudah melalui musyawarah antara kementerian, badan kepegawaian negara, dan kepala daerah. Namun yang sering kita lihat, formasi yang ada tidak terpenuhi.
