Network
Sementara terkait temuan pegawai pemerintahan yang tidak sesuai dengan kualifikasi, Azwar Anas mengakuinya sebagai masalah.
"Nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja Pemda dalam kerangka reformasi birokrasi, khususnya akan dibuatkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah,” ujar Azwar Anas yang pernah menjadi Bupati Banyuwangi itu.
Baca Juga: Kembali Jatuh Cinta Sekaligus Patah Hati, Novel Hilda dalam Ingatan Suka dan Duka
Dijelaskan Azwar Anas, sisa kuota yang belum terpenuhi akan kembali dibuka pada tahun berikutnya.
"Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 ini adalah akan kembali dibuka tetapi hanya untuk PPPK, berfokus pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan (termasuk formasi guru di daerah yang belum terpenuhi), keberpihakan kepada eks THK-II," katanya.
Azwar Anas juga menegaskan, kebutuhan ASN diusulkan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dijelaskan juga, total penetapan kebutuhan ASN pada 2022 adalah 530.028 formasi, 90.690 untuk pusat dan 439.338 untuk daerah.
Baca Juga: Syarat Utama Negara Demokratis Harus Diwujudkan, Pendidikan Inklusif Kuncinya Kata Gus Hilmy
Rinciannya, PPPK sebanyak 319.716, PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 92.014, dan PPPK Tenaga Teknis sebanyak 27.608.
Sementara pendaftarannya akan dibuka pada minggu III-IV bulan September 2022 ini.***
