Network
YOGYAKARTA - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, memberikan kritik kepada pemerintah terkait data warga penerima bantuan sosial.
Karena data tidak dikelola dengan baik, banyak terjadi kerancuan saat penyaluran bantuan sosial tersebut.
Ada warga yang sudah meninggal masih mendapatkan BLT, warga mampu mendapatkan BLT, tetapi sebaliknya, warga tidak mampu justru tidak terdaftar.
Baca Juga: Semangat Tri Rokimawati Kembangkan Bisnis Melalui Griya Batik Aisha
Demikian ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPRI di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yogyakarta, Jl. Ki Ageng Giring, Bansari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada Jum’at, 16 September 2022.
“Hari ini kita menolak kenaikan harga BBM. Sebenarnya tidak harus dinaikkan, tetapi kalau memang masalahnya adalah 70% subsidi tidak tepat sasaran, justru itu yang seharusnya dibenahi, bukan malah menaikkan," tegas Gus Hilmy, sapaan akrabnya.
"Inilah yang kita kritik dari pemerintah. Yang lemah dari pemerintah kita bukan infrastruktur, tetapi kelemahannya pada pendataan," lanjutnya.
Bantuan sosial, menurut Gus Hilmy, banyak salah sasaran, termasuk dalam hal subsidi.
"Oleh karena itu, kita mendorong agar pemerintah memiliki data yang lebih baik. Hari ini tidak susah karena sistem informasi yang sangat terbuka,” tegas Gus Hilmy yang juga Katib Syuriah PBNU.
Baca Juga: Ma'had Aly TBS Kudus Luluskan 12 Ahli Falak Bergelar Sarjana Agama
Dijelaskan juga, data menjadi hal penting bagi suatu institusi, terlebih bagi sebuah negara. Namun rupanya hal ini menjadi keteledoran pemerintah karena fokus pembangunan yang dilakukan berpusat pada infrastruktur.
"Keluputan dalam mengurusi data inilah yang menjadi salah satu penyebab data pribadi pejabat negara sekelas menteri yang dapat dibobol oleh seorang hacker," tegasnya.
Demikian pula dengan data untuk bantuan masyarakat. Bagi Gus Hilmy, sejak awal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terjadi berbagai protes karena terdapat pendataan yang tidak sinkron antara pusat dengan desa selaku penyalur.
"Harapannya, satu NIK warga bisa untuk semua bantuan dan aplikasi plat merah. Termasuk saat ini dalam pembagian BLT BBM," tegasnya.
Baca Juga: Ketua PWNU DIY Sebut Pancasila Sebagai Amanat Muktamar yang Harus Dijalankan
Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY, Dr. H. Ahmad Zuhdi Mudlor, M.Hum, Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PW LPTNU) DIY Dr. Drs. Senawi SNHB, M.P., dan Plt. Rektor STAI Yogyakarta Hudan Mudaris, M.Si. Kegiatan tersebut dimoderatori oleh Ihyak, S.H.I., M.H.I.***
