Network
YOGYAKARTA - Demokrasi Pancasila yang dimiliki Indonesia mempunyai ciri utama yang membedakan dengan demokrasi yang berlaku secara umum.
Menurut Dr KH Hilmy Muhammad, seluruh bangsa Indonesia telah menyadari bahwa Pancasila adalah jalan tengah dan jawaban atas keberagaman multidimensional yang ada di Indonesia.
Diharapkan, segala unsur dalam negara ini mau membuka diri dan selalu membangun persatuan serta kolaborasi dalam berkehidupan bermasyarakat.
Baca Juga: Ketua PWNU DIY Sebut Pancasila Sebagai Amanat Muktamar yang Harus Dijalankan
Keterangan tersebut disampaikan Dr KH Hilmy Muhammad dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPRI di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yogyakarta, Jl. Ki Ageng Giring, Bansari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada Jum’at, 16 September 2022.
Gagasan pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu berkaitan dengan tema acara, yakni 'Demokrasi Pancasila sebagai Titik Temu Kebhinnekaan Indonesia'.
Menurutnya, Demokrasi di Indonesia memiliki ciri utama dan menjadi perbedaan dengan demokrasi yang berlaku secara umum.
"Tidak hanya mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara, melainkan juga berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Sebab itulah, demokrasi di Indonesia disebut sebagai demokrasi Pancasila," tegasnya.
Baca Juga: Gus Hilmy Kritik Pemerintah terkait Data Bantuan Sosial, Agar Subsidi Tidak Salah Sasaran
Berdemokrasi di Indonesia, bagi Gus Hilmy, harus memiliki pengakuan dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selain itu, lanjutnya, juga menjamin dan menciptakan persatuan serta kesatuan Indonesia, menjadikan musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian berbagai perbedaan dan konflik.
"Tidak lupa, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari D.I. Yogyakarta tersebut.
Terkait acara yang bersamaan dengan Hari Demokrasi Internasional, Gus Hilmy menegaskan bahwa saat ini menjadi kesempatan untuk meninjau kondisi demokrasi saat ini.
"Hal ini sebagai upaya kita agar demokrasi tumbuh semakin kuat, toleransi politik, penguatan suara warga, menjadi agenda pembangunan berkelanjutan, akuntabilitas, dialog, inklusivitas, dan lain sebagainya," katanya.
Baca Juga: Siapkan Metode Pembelajaran Siswa Aktif, MTs Al Furqon Adakan Workshop untuk Guru
Sebab, lanjutnya, demokrasi membutuhkan partisipasi semua warga negara.
Selain itu, pria yang juga Katib Syuriah PBNU tersebut menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila memberikan kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk selalu membuka diri dan membangun persatuan serta kolaborasi.
Di antaranya karena Demokrasi Pancasila telah menjadi titik temu atas kebhinnekaan Indonesia.
Sementara perguruan tinggi sebagai sasaran sosialisasi Empat Pilar, menurut Gus Hilmy, memiliki peran strategis untuk mewujudkan demokrasi dalam masyarakat.
Sebab perguruan tinggi menjadi medan untuk mencetak kader-kader unggul sehingga kehidupan berdemokrasi di perguruan tinggi juga harus ditumbuhkan.
“Inilah tempat di mana anak-anak belajar bertanya, mengkritisi, dan lain sebagainya," katanya.
Baca Juga: Semangat Tri Rokimawati Kembangkan Bisnis Melalui Griya Batik Aisha
Pihak rektorat, lanjutnya, juga diharapkan tidak hanya alergi ketika didemo dan dikritik. Justru di tempat inilah mahasiswa dilatih kekritisannya.
"Demikian juga dengan mahasiswa, kalau menyampaikan kritik dan pendapat sebisa yang kita mampu, dengan data yang akurat, dan cara yang baik," tegasnya.
Dengan cara itu, jelas Gus Hilmy, nilai demokrasi dapat ditumbuhkan melalui perguruan tinggi.
Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY, Dr. H. Ahmad Zuhdi Mudlor, M.Hum, Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PW LPTNU) DIY Dr. Drs. Senawi SNHB, M.P., dan Plt. Rektor STAI Yogyakarta Hudan Mudaris, M.Si. Kegiatan tersebut dimoderatori oleh Ihyak, S.H.I., M.H.I.***
